Penyelewengan Sosial


Baru-baru ini, Bank Dunia melansir daftar “koruptor terbesar” abad ini. Salah satu nama yang disebut adalah Soeharto. Selama masa jabatannya sebagai orang nomor satu di negeri ini, disinyalir bahwa Soeharto beserta kroni-kroninya telah menggelapkan uang negara (uang rakyat) sebanyak ratusan miliar rupiah. Tindakan korupsi yang dilakukan oleh Soeharto jelas saja membuat berang banyak pihak. Uang negara yang sedianya digunakan untuk kesejahteraan rakyat, malah ditimbun demi kepentingan dan kesenangan pribadi.

Dalam ilmu sosiologi, tindakan korupsi yang dilakukan oleh Soeharto tersebut dinamakan sebagai penyelewengan sosial. Penyelewengan sosial terjadi ketika seseorang atau kelompok sosial tertentu melawan kaidah-kaidah sosial yang berlaku di dalam masyarakat. Biasanya, kaidah-kaidah sosial tersebut telah digariskan dalam nilai dan norma yang disepakati bersama oleh masyarakat yang bersangkutan. Dengan demikian, suatu tindakan disebut penyelewengan sosial jika tindakan tersebut tidak sejalan atau bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat.

Disposisi penyelewengan sosial yang terjadi di tengah masyarakat dapat dikategorikan dalam dua jenis. Pertama, penyelewengan negatif. Korupsi,  seperti contoh kasus di atas, termasuk dalam jenis penyelewengan sosial ini, karena tindakan tersebut bertentangan dengan nilai kejujuran yang sangat dihargai dan dijunjung tinggi oleh segenap masyarakat di negeri ini. Kedua, penyelewengan positif. Penyelewengan jenis ini terjadi ketika seseorang atau kelompok sosial tertentu mencoba untuk mendobrak sistem nilai lama dan menggantikannya dengan sistem nilai baru demi tujuan tertentu (yang lebih baik). Misalnya, kesadaran akan kesamaan hak antara si kulit putih dengan si kulit hitam di Benua Afrika yang ditawarkan oleh Nelson Mandela dalam sistem politik Apartheid yang ketat dan diskriminatif pada saat itu.

Lebih jauh, selain masyarakat, lembaga-lembaga dalam masyarakat (seperti, lembaga pemerintahan, lembaga agama, dan lembaga adat) pun juga memiliki andil yang cukup besar untuk membuat penilaian tentang menyimpang-tidaknya tindakan seseorang atau kelompok sosial tertentu. Jika suatu tindakan dipandang tidak sesuai dengan kaidah umum atau nilai dan norma yang ditetapkan oleh lembaga yang bersangkutan, maka tindakan tersebut dapat dicap sebagai tindakan penyelewengan. Dengan demikian,  larangan atau hukuman terhadap tindakan yang dianggap menyeleweng tidak lagi menjadi tanggung jawab masyarakat, tetapi menjadi tanggung jawab lembaga yang bersangkutan.

Adakalanya juga, lembaga yang bersangkutan berhak untuk “membiarkan” penyelewengan-penyelewengan sosial tertentu terjadi karena beberapa pertimbangan khusus. Misalnya, prinsip minus malum untuk pengadaan lokalisasi tempat-tempat pelacuran atau perjudian agar ruang gerak penyelewengan sosial semacam itu bisa dibatasi sesempit mungkin. Atau, bisa juga karena memperjuangkan nilai atau tujuan yang lebih tinggi. Misalnya, lembaga keagamaan membenarkan hidup selibat, tidak menikah, bagi mereka yang berniat untuk membaktikan hidupnya demi kerajaan Allah.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s