Ketidak-sederajadan ras dan suku


Potret wajah Hitler mengingatkan kita akan tragedi kemanusiaan yang begitu memilukan sepanjang sejarah hidup manusia. Di kamp-kamp kosentrasi, ribuan orang atau bahkan puluhan ribu orang diasingkan dari rumahnya, tanahnya, pekerjaannya, statusnya, dst. Hak-hak kemanusiaan mereka dicabut. Tiap hari, bagi mereka, adalah menunggu datangnya kematian. Dan, kematian itu seolah tak pandang bulu, tak peduli ia laki-laki atau perempuan, anak kecil atau orang dewasa, pengusaha atau pegawai rendahan, semuanya menanti ajal di tempat yang sama dan dengan cara yang sama pula. ‘Kesalahan’ mereka cuma satu, yakni dilahirkan sebagai orang Yahudi. Gara-gara darah yang mengalir dalam tubuh mereka adalah darah keturunan Yahudi, maka mereka pun menerima perlakuan yang luar biasa kejam tersebut.

Nah, yang menjadi pertanyaannya, bagaimana bisa peristiwa memilukan semacam itu bisa terjadi? Dalam perkara ini, Hitler adalah orang pertama yang patut dipersalahkan. Mengapa? Sebab, dialah orang yang melontarkan gagasan chauvinisme (yang radikal) dalam diri orang Jerman. Gagasan tersebut menyatakan bahwa ras terunggul di dunia adalah ras Arya (bangsa Jerman). Ras-ras yang lain dipandang sebagai ras yang lebih rendah statusnya. Tragisnya, dalam pola pikir semacam itu, Hitler lantas memaklumkan untuk menyingkirkan orang-orang di luar ras Arya. Hal tersebut dilakukannya untuk membuktikan kehebatan, keunggulan ras Arya dibanding ras-ras yang lain.

Sementara itu, di era Soeharto, sikap chauvinisme yang hampir serupa pun pernah terjadi, meski tindakannya tidak seekstrim yang dilakukan oleh Hitler dengan gerombolan ras Arya-nya pada orang Yahudi. Korban dari sikap chauvinisme tersebut adalah etnis Tionghoa yang tinggal di Indonesia. Pada masa itu, budaya yang dianggap tinggi mutunya adalah budaya Jawa. Maka, meski menempati posisi sentral dalam perekonomian, etnis Tionghoa tetap dianggap sebagai warga negara kelas dua. Posisi mereka dalam masyarakat selalu tidak menguntungkan, sebab selalu saja ada prasangka-prasangka negatif yang ditujukan kepada mereka. Bahkan, sejak tahun 1967 peraturan-peraturan yang diskriminatif dari pemerintah harus mereka terima. Misalnya saja, larangan untuk mempertunjukkan ritual dan kebudayaan Tionghoa (tahun baru imlek, barongsai) di tempat umum, larangan mendirikan sekolah dan penerbitan berbahasa Tionghoa, anjuran untuk mengganti nama dan berasimilasi, atau juga (yang paling tragis) dijadikan sasaran kekerasaan rasial pada peristiwa Mei 1998.

Sikap yang lebih lunak  ditunjukkan oleh Gus Dur. Dalam masa pemerintahannya sebagai presiden, etnis Tionghoa mulai mendapat kebebasan untuk mengekspresikan bentuk-bentuk kebudayaannya, seperti: perayaan tahun baru imlek, pertunjukan barongsai, pembangunan kelenteng, dst. Pemberian ruang untuk setiap bentuk ekspresi kebudayaan lain semacam itu merupakan tindakan yang cukup tepat. Sebab, tindakan tersebut menandakan adanya kesadaran akan keragaman budaya, suku, atau ras.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s