TUBUH PEREMPUAN DALAM JERAT BUDAYA PATRIARKHI


Kami bukan lagi bunga pajangan

yang layu dalam jambangan

cantik dalam menurut

indah dalam menyerah

molek tidak menentang

ke neraka meski mengikut

ke sorga hanya menumpang

Kami bukan juga bunga tercampak

dalam hidup terinjak-injak…

Sugiarti, penyair Lekra, cuplikan puisi dalam Tempo[1]

Cuplikan puisi diatas melukiskan heroisme pemberontakan kaum perempuan terhadap setiap bentuk ketertindasan yang mereka alami. Dalam puisi ini, mereka berusaha untuk memplokamirkan subjektivitas diri mereka sebagai seorang perempuan dan merebut kembali hak kedirian mereka yang tercerabut akibat sistem kultur yang menekan!

Kultur budaya patriakhi memang tidak pernah ramah terhadap perempuan. Dalam kultur budaya ini, laki-laki selalu saja ditempatkan lebih tinggi di atas perempuan. Perempuan hanyalah konco wingking, sebab ia bukanlah subjek dalam kultur budaya tersebut, melainkan objek yang bisa diatur dan dikuasai. Pengaturan dan penguasaan tersebut berlangsung secara semena-mena, bahkan  tak jarang sampai masuk ke dalam ruang-ruang privat perempuan. Undang-Undang Pornografi yang baru saja diratifikasi oleh anggota dewan adalah salah satu contohnya. Meskipun tidak secara eksplisit menyebut kata “perempuan”, namun kentara sekali bahwa Undang-Undang ini telah mengkriminalkan tubuh perempuan, apapun dalih moral yang diajukan. Sebab, substansi pornografi, dalam Undang-Undang ini, mau tidak mau menyeret tubuh perempuan ke dalamnya.

Berangkat dari realitas di atas, tulisan ini akan menjawabi persoalan seputar:  Seberapa besar dominasi sistem budaya patriakhi terhadap perempuan? Sejauh mana tubuh perempuan dimaknai dalam sistem budaya itu? Haruskan keberadaan (tubuh) perempuan diredusir dalam sebuah produk hukum? Dan, adakah kemungkinan bagi perempuan untuk merayakan kebebasan diri dan tubuhnya?

Perempuan dalam Konstruksi Budaya Patriarki

Perempuan, dalam budaya patriakhi, terlabeli oleh beragam stereotipe yang amat memojokkan. Kodrat femintitasnya dianggap sebagai sesuatu yang lemah, tak berdaya. Oleh karenanya, budaya patriakhi cenderung menempatkan perempuan pada posisi yang subordinatif, yakni sebagai pihak yang terkuasai. Sebaliknya,  laki-laki menempatkan dirinya pada posisi sebagai penguasa, pengatur, dan penentu keberadaan perempuan dalam masyarakat. Dengan kata lain, sebagaimana yang dikatakan Karlina Leksono Supelli, kontrol penafsiran atau pemaknaan atas realitas, dalam budaya patriakhi, selalu berada di tangan  laki-laki sebagai pihak yang dominan.[2] Perempuan hanya bisa ngikut saja dan menerima setiap bentuk konstruksi budaya yang dilekatkan padanya.

Dalam dunia patriakhi Jawa, misalnya,  seorang perempuan baru “diakui keberadaannya” dalam masyarakat bila ia menjalankan perannya untuk masak (memasak), macak (berdandan), dan manak (melahirkan). Konstruksi budaya semacam ini jelas mengisolir peran perempuan pada ranah domestik. Tugasnya hanya berkisar pada tempat-tempat seperti, dapur, meja rias, dan ranjang. Sementara, laki-laki bebas untuk bersentuhan dengan peran-peran publik.

Ekses-ekses konstruksi budaya patriakhi tersebut lama-kelamaan mengikat dan merendahkan kedudukan perempuan sebagai pribadi manusia.[3] Lantaran kodrat seksual yang ia miliki, perempuan dipaksa untuk didudukkan sebagai objek dalam pola pikir masyarakat. Memang, sebagai seorang manusia, ia menjadi subjek atas kesadarannya. Ia memiliki kendali atas apa yang ia pikirkan dan rasakan. Tapi, ketika masuk dalam masyarakat, sebagai seorang perempuan, kediriannya dianggap sebagai objek yang harus taat pada kehendak Subjek (laki-laki). Berkaitan dengan hal ini Simone de Beauvior menulis:

“Pada perempuan, sejak awal terdapat konflik antara eksistensi otonom dirinya        dengan diri objektifnya atau “keberadaannya sebagai seorang yang lain”; ia diajari     bahwa untuk merasa senang ia harus berusaha untuk menyenangkan, ia harus          menjadikan dirinya objek; dengan demikian ia harus menanggalkan otonomi             dirinya…Dari situlah terbentuk lingkaran setan; karena semakin berkurang ia melatih            kebebasan untuk memahami, untuk menggenggam dan menemukan      dunianya….semakin berkurang pula keberanian untuk menegaskan dirinya sebagai    subjek”[4]

Objektifikasi Budaya Patriakhi atas Tubuh Perempuan

Dominasi budaya patriakhi terhadap perempuan pada akhirnya meredusir pemaknaan terhadap tubuh perempuan. Seorang perempuan dikatakan mempunyai dua bagian diri, yakni tubuhnya dan bukan-tubuhnya. Tubuh adalah takdir, fakta biologis, “yang tak dapat diubah,” dan alamiah. Sedangkan, bukan-tubuh dianggap sesuatu yang mengkonstruksinya sebagai konsekuensi langsung dari tubuh perempuannya.[5] Cara berada seorang perempuan, dengan demikian, diatur oleh tubuhnya. Sebagai seorang yang memiliki tubuh perempuan, ia diharuskan untuk bertindak feminim, mengekang hasrat seksualnya, serta menjauhkan diri dari kesan urakan. Sebagaimana yang diungkapkan Behauvior:

“menjadi feminim adalah menjadi tampak lemah, gagal, dan patuh. Si gadis seharusnya tak hanya pandai berdandan, atau membuat dirinya siap, tapi juga         mengekang spontanitasnya, menggantikannya dengan keanggunan dan pesona terlatih           yang diajarkan kepadanya oleh para pendahulunya. Setiap penonjolan diri akan             melenyapkan feminitas dan daya tariknya.”[6]

Lebih jauh, Behauvior menandaskan soal perbedaan cara laki-laki memperlakukan tubuh dan gairah seksualnya dibanding dengan perempuan:

“laki-laki muda menyambut dengan terbuka semua tendensi erotisnya karena            memang menikmati keadaan kejantanannya; dengannya hasrat seksual itu menjadi           agresif dan alami; di dalamnya ia melihat penegasan akan subjektivitasnya,        transendensinya;…alat kelaminnya terus berperan sebagai sesuatu yang ia             banggakan…kehidupan gadis muda, sebaliknya, ketika perasaan erotisnya berubah   dan menggelitik seluruh tubuhnya, misteri yang ada berubah menjadi memilukan; ia   menderita ganguan rasa malu; tidak aktif;…ia melihat bahaya dalam tubuhnya yang aneh.”

Disinilah objektivikasi atas tubuh perempuan terjadi. Tubuhnya bukan lagi milik otonom dirinya. Sebab, ia harus menyesuaikan tubuh dan tingkah  lakunya sesuai dengan apa yang dikonstruksikan oleh masyarakat dimana ia hidup. Jika ingin dianggap sebagai “perempuan normal” mau tidak mau ia harus mengikuti pola-pola konstruksi yang ada di dalam masyarakatnya. Bahkan, sebagaimana ditandaskan Aquarini Priyatna Prabasmoro, pada akhirnya, ia harus menerima bahwa dalam budaya patriakhi, tubuhnya “dikonsumsi” sebagai objek pandangan, objek sentuhan, objek seksual, objek hasrat laki-laki, dan objek ideologi. Ia adalah penerima tindakan/lakuan.[7]

UU Pornografi: Sebuah Legitimasi Budaya Patriakhi?!

UU pornografi memiliki sejarah panjang untuk dilegalkan sebagai produk hukum yang rigid. Draft rancangan Undang-Undang ini pertama kali dilontarkan pada 14 februari 2006, yang pada waktu itu masih bernama RUU APP (Anti-Pornografi dan Pornoaksi). Dalam perjalanan waktu, draft RUU ini mengalami beberapa kali perubahan. Pada perubahan draft yang pertama, beberapa pasal yang kontroversial dihapus, misalnya soal pembentukan badan antipornografi dan pornoaksi nasional, termasuk di dalamnya pasal yang mengatur tentang kewenangan mengawasi tindakan seluruh warga negara yang dinilai melakukan pornografi dan pornoaksi. Sementara itu, dalam perubahan draft yang kedua, judul RUU APP  diubah  menjadi RUU Pornografi dan Ketentuan mengenai pornoaksi dihapuskan. Baru pada tanggal 30 september 2008, RUU ini diratifikasi oleh DPR menjadi UU, yang berisikan 8 bab dan 44 pasal[8]

Ketika pertama kali draft rancangan Undang-Undang Pornografi ini dilontarkan pada publik, tak pelak beragam kontroversi pun muncul ke permukaan. Kubu pro-UU Pornografi menilai bahwa pelembagaan UU ini akan menjadi garda terdepan penyelamat moral bangsa serta melindungi perempuan dan anak-anak dari bahaya kekerasan seksual sebagai dampak dari pornografi atau pornoaksi. Sementara, kubu kontra-UU pornografi menganggap bahwa UU ini akan semakin memojokkan perempuan sebagai objek seksual semata. Perempuan dianggap sebagai benda, dan tubuhnya diredusir serta ditempatkan dalam posisi ketertundukan seksual. Sejalan dengan hal ini, Ninuk Mardiana Pambudy menandaskan:

“Dalam pornografi, tubuh perempuan menjadi komoditi untuk dinikmati oleh           laki-laki, tubuh perempuan dimunculkan menjadi potongan-potongan benda        untuk dilihat, sehungga semua sepakat bahwa pornografi merendahkan   perempuan,      sebab perempuan hanya dilihat sebagai objek yang memuaskan         pihak yang             melihat…. Pornografi adalah “wacana maskulin yang memistifikasi makna-makna    kultural dan sosial dari realitas seksualitas perempuan yang sebenarnya          berseberangan dengan pengalaman-pengalamannya sendiri sebagai perempuan… ”[9]

Dengan demikian, pornografi, sebagaimana digagas dalam UU Pornografi, menyisakan persoalan mengenai ketidakadilan gender dan dominasi kekuasaan. Sebagaimana yang dikuatirkan oleh para pemerhati perempuan bahwa di balik penetapan UU Pornografi tersembunyi representasi kepentingan laki-laki. Dalam pemahaman semacam ini, Gadis Arivia menandaskan bahwa “dalam masyarakat patriakhi, konstruksi sosial budaya atas tubuh perempuan digunakan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan dan dominasi laki-laki atas perempuan.”[10] Senada dengan hal tersebut, Agus Sudibyo menambahkan bahwa “logika mayoritas-minoritas tidak tepat digunakan dalam penetapan UU Pornografi, sebab hanya akan menimbulkan kesan bahwa UU Pornografi adalah sebentuk pemaksaan kehendak suatu ‘komunitas’ terhadap ‘komunitas’ lain.”[11]

UU Pornografi: Kriminalisasi atas Tubuh Perempuan?!

Jika ditelisik lebih jauh, UU pornografi, secara eksplisit memang tidak mencantumkan kata “perempuan” di dalamnya, namun sebagaimana diungkapkan oleh Sinta Situmorang bahwa “objek dalam industri pornografi itu kebanyakan perempuan, dan istilah pornografi selalu dikonotasikan atau dikaitkan dengan tubuh serta seksualitas perempuan.”[12] Dalam pemahaman semacam ini, tubuh perempuan secara tidak langsung dianggap sebagai pelaku kriminal. Sebab, tubuhnya lah yang pertama-tama mengundang orang lain untuk melakukan tindakan tidak senonoh.

Perempuan, dalam UU Pornografi, memang ditampilkan tidak lebih dari “seonggok daging” yang memiliki karakter-karakter sensual atau yang berkaitan dengan pornografi dan pornoaksi yang menimbulkan birahi laki-laki.[13] Jika demikan, tolak ukur apa yang digunakan agar seseorang disebut telah membangkitkan hasrat seksualitas orang lain?

Tafsir atas pengertian “membangkitkan hasrat seksual” (pasal 1) orang lain serta juga “mengesankan ketelanjangan” (pasal 4) menjadi poin yang sungguh memojokkan posisi perempuan. Apakah jika seorang perempuan berjalan lenggang di pantai dengan berpakain renang dengan serta-merta dapat ditangkap karena telah mengesankan ketelanjangan dan dengan demikian dianggap telah membangkitkan birahi orang lain? Atau apakah gerakan menyibak rambut di tempat umum bisa dikenai hukuman karena ada orang tertentu yang hasrat seksualnya terbangkitkan melihat gerakan-gerakan tersebut? Masih ada banyak contoh lain yang bisa diajukan untuk menunjukkan kelemahan substansi UU Pornografi dalam ranah praksisnya. Sebab, tak bisa dipungkiri bahwa dalam ranah praksis, UU Pornografi malah memposisikan perempuan sebagai pelaku kejahatan dan pelanggar kesusilaan.

Penutup: Memperjuangkan Pembebasan Tubuh Perempuan

Persoalan yang dihadapi perempuan Indonesia saat ini adalah perihal ketubuhannya dalam konstruksi sosio-budaya patriakhi. Tubuhnya jadi perkara lantaran sensualitas yang memancar dari tubuhnya, dipandang sebagai perangsang hasrat seksual seseorang untuk melakukan tindakan pornografi dan pornoaksi yang mencederai moral. Dalam kerangka inilah sebenarnya UU Pornografi ditetapkan. Akibatnya, perempuan kehilangan subjektivitas atas tubuhnya. Ia tidak punya lagi hak atas tubuhnya sendiri. Sebab, tubuhnya kini telah diberangus oleh produk hukum yang dengan serta-merta mendehumanisasi keberadaan perempuan.

Menarik bahwa sampai saat ini, di beberapa daerah, seperti: Jogjakarta, Bali, Sulawesi, atau juga Papua, banyak orang yang “berteriak-teriak” menyuarakan dibatalkannya UU Pornografi yang telah diratifikasi oleh DPR. Sebagai langkah awal, kabarnya, mereka akan mengajukan juducal review mengenai persoalan ini ke Mahkama Konstitusi. Sebuah langkah yang patut kita dukung sepenuhnya.  Sudah saatnya bagi perempun untuk bisa kembali merayakan tubuhnya. Sebab, bukankah ketubuhan perempuan adalah hak perempuan sendiri? Jika demikian, mengapa perempuan tidak dibiarkan bebas saja menentukan apa yang ingin ia lakukan dengan tubuhnya?

Daftar Pustaka

Arivia, Gadis. Feminisme: Sebuah Kata Hati. Jakarta: Kompas, 2006.

de.Beauvior, Simone. Second Sex: Kehidupan Perempuan (Judul Asli: The Second             sex, Book Two:Women’s Life Today), diterjemahkan oleh Toni B. Febrianto    dan Nuraini Juliastuti. T.t.: Pustaka Promethea, 2003.

http://www.id.wikipedia.org/wiki/RUU Pornografi, diakses tanggal 4 november 2008.

Pambudy, Ninuk Mardina. Pornografi dan Tubuh Perempuan, dalam http://www.opensubscriber.com/message/baraya_sunda@yahoogroups.com/topic.html, diakses tanggal 8 november 2008.

Prabasmoro, Aquarini Priyatna. Kajian Budaya Feminis: Tubuh, Sastra, dan Budaya Pop. Bandung: Jalasutra, 2006.

M. Asgart, Sofian. Dalam Lingkaran Penindasan. dalam Tempo, No. 23/XXXIV/1-7 Agustus 2005.

Murniati, A. P. Perempuan Indonesia dan Pola Ketergantungan, dalam  Dr. Budi Susanto, et. al (eds.),   Citra Wanita dan Kekuasaan (Jawa). Yogyakarta:             Kanisius, 1992.

Riyanto, Armada.“Wajah” Perempuan dalam Kakawin Baratayuda dan RUU-APP,           dalam Merry    Teresa dan Agung Wahyudianto (eds.), Geliat Membela             Martabat Perempuan. Malang: Sekolah Tinggi Filsafat Teologi, 2006.

Situmorang, Sinta. Pornografi dan Tubuh Perempuan, dalam Sulistyowati Irianto   (ed.), Perempuan         dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif             Kesetaraan dan Keadilan. Jakarta: Yayasan   Obor Indoneesia, 2006.

Sudibyo, Agus. Dilema RUU Pornografi, dalam Jawa Pos, Selasa, 21 Oktober 2008.


[1] Dikutip oleh Sofian M. Asgart, Dalam Lingkaran Penindasan, dalam Tempo, No. 23/XXXIV/1-7 Agustus 2005,  hlm. 76.

[2] Bdk., Karlina Leksono Supelli, sebagaimana disadur oleh Sofian M. Asgart, Ibid.

[3] A. P. Murniati, Perempuan Indonesia dan Pola Ketergantungan, dalam  Dr. Budi Susanto, et. al (eds.), Citra Wanita dan Kekuasaan (Jawa), (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hlm. 23.

[4] Simone de Beauvior, Second Sex: Kehidupan Perempuan (Judul Asli: The Second sex, Book Two:Women’s Life Today), diterjemahkan oleh Toni B. Febrianto dan Nuraini Juliastuti, (T.t.: Pustaka Promethea, 2003), hlm. 21.

[5] Bdk., Aquarini Priyatna Prabasmoro, Kajian Budaya Feminis: Tubuh, Sastra, dan Budaya Pop, (Bandung: Jalasutra, 2006), hlm. 52.

[6] Simone de Beauvior, Op. Cit., hlm. 97.

[7] Aquarini Priyatna Prabasmoro, Op. Cit., hlm. 80.

[8] Bdk., http://www.id.wikipedia.org/wiki/RUU Pornografi, diakses tanggal 4 november 2008.

[9] Ninuk Mardiana Pambudy , Pornografi dan Tubuh Perempuan, dalam http://www.opensubscriber.com/message/baraya_sunda@yahoogroups.com/topic.html, diakses tanggal  8 november 2008.

[10] Gadis Arivia, Feminisme: Sebuah Kata Hati, (Jakarta: Kompas, 2006), hlm. 95.

[11] Agus Sudibyo,  Dilema RUU Pornografi, dalam Jawa Pos, Selasa, 21 Oktober 2008, hlm. 4.

[12] Sinta Situmorang, Pornografi dan Tubuh Perempuan, dalam Sulistyowati Irianto (ed.), Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan, (Jakarta: Yayasan Obor Indoneesia, 2006), hlm. 306.

[13] Armada Riyanto, “Wajah” Perempuan dalam Kakawin Baratayuda dan RUU-APP, dalam Merry Teresa dan Agung Wahyudianto (eds.), Geliat Membela Martabat Perempuan, (Malang: Sekolah Tinggi Filsafat Teologi, 2006), hlm. 49.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s